BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pangandaran Asep Noordin menanggapi sulitnya petani di daerahnya mendapatkan pupuk subsidi. Persoalan kartu tani merupakan permasalahan nasional.
Asep mengaku sudah menanyakan persoalan tersebut ke Dinas Pertanian setempat. Dan pihak dinas terkait menyebut bahwa permasalahannya ada di pendataan petani.
“Misalkan yang didaftarkan 5.000 orang, tapi yang tervalidasi hanya 3.000 orang (petani). Jadi persoalannya ada pada input kartu tani. Pendataan yang tadinya manual jadi digital,” kata Asep, Kamis 25 Mei 2023.
Sehingga, kata Asep, ada pemegang kartu tani yang justru tidak mendapatkan kuota. Pihaknya berharap persoalan input data tersebut segera dilakukan perbaikan.
“Kami sedang menunggu progres pendataan ulang kartu tani itu. Kemudian soal langkanya pupuk sudah menjadi permasalahan klasik, tapi masa ini terus berulang,” ujarnya.
Asep menyebutkan, di lapangan masih ditemukan kios yang tidak ditunjuk distributor bisa menjual pupuk bersubsidi. Hal ini pun menjadi persoalan kenapa bisa terjadi.
Luas Lahan Harus Jadi Acuan Ketersediaan Pupuk
Selain itu, Asep menyoroti luasan lahan yang menjadi acuan besaran pupuk. Dan perlu dilakukan verifikasi kembali soal tersebut.
“Termasuk kepemilikan, jangan sampai si A yang lahannya cukup untuk satu kuintal, malah mendapat kuota pupuk lima kuintal, karena datanya salah,” sebutnya.
Parahnya lagi, kata Asep, ada petani yang memiliki lahan luas malah mendapatkan kuota yang sedikit. Persoalan data itu diminta harus diselesaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait.
“Jangan sampai sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi mengganggu produksi pertanian di wilayah Kabupaten Pangandaran,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah petani pemegang kartu tani mengeluhkan tidak adanya kuota untuk pembelian pupuk bersubsidi. Hal itu dialami oleh petani dari Kecamatan Parigi, Kasmini, 44.
Kasmini mengatakan, beberapa pemegang kartu tani mengeluhkan tidak adanya saldo untuk membeli pupuk bersubsidi. Dia mengaku tidak bisa membeli pupuk, adapun pupuk yang non subsidi dan harganya cukup mahal.
“Untuk harga pupuk subsidi jenis urea sekitar Rp100.000, sedangkan harga pupuk non subsidi bisa mencapai Rp400.000. Kalau ada uang ya bisa dibeli,” kata Kasmini.
Kasmini menyebutkan, kartu tani miliknya dibuat saat bergabung Kelompok Wanita Tani (KWT). Namun saat ini kartu tersebut seolah tidak ada gunanya. Di mana ada saldo pun hanya sedikit.
“Padahal sekarang harus segera menabur pupuk. Tandurnya sudah, tinggal ngagemuk (menebar pupuk). Tetangga juga punya garapan seluas 300 bata, tapi sulit dapat pupuk meski punya kartu tani,” sebutnya.
