BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pangandaran meraih peringkat terbaik ke 1 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly kepada Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin di Ball Room Hotel Aston Kartika Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023.
Asep mengatakan, JDIH Sekretariat DPRD Pangandaran meraih penghargaan terbaik ke 1 pada penganugerahan JDIH Awards tingkat nasional.
Di mana, Kabupaten Pangandaran telah berhasil menggeser Kabupaten Batang yang selama ini beberapa kali meraih peringkat terbaik ke 1 tingkat nasional.
“Alhamdulilah pada tahun 2023, kita dapat meraih penganugerahaan terbaik ke 1 tingak nasional. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan kado terbaik untuk daerah dalam rangka Milangkala ke 11 Pangandaran,” kata Asep.
Asep menuturkan, JDIH merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital, dengan slogan ‘Satu Data Untuk Semua’.
“JDIH Award merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum. Terlebih, saat ini akan menghadapi tahun politik, yang dimungkinkan banyak permasalahan hukum yang perlu diselesaikan,” tuturnya.
JDIH Award Dukungan Implementasi Perpres Nomor 33/2012
Asep memaparkan, JDIH DPRD Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah (Perda). Mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya.
Kemudian, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, risalah-risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD. Serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.
Selain itu, kata Asep, setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH sudah memiliki abstrak. Sehingga, masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum.
“Pelaksanaan JDIH Award tingkat nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN),” paparnya.
Perpres tersebut, kata Asep, mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya.
“Mempertahankan prestasi tentu merupakan hal yang tidak gampang. Perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa, didukung dengan team work yang kompak dan solid,” sebutnya.
