BERITA PANGANDARAN – Kabupaten Pangandaran dipastikan tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk tahun ini. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran.
Sekretaris DPRD Pangandaran Heri Gustari mengatakan, masing-masing partai, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, sebenarnya telah menerima rekomendasi calon pimpinan definitif DPRD. Rekomendasi ini sedang dalam proses untuk diteruskan ke DPRD.
Menurutnya, setelah rekomendasi tersebut diterima oleh DPRD, langkah selanjutnya adalah mengadakan Rapat Pimpinan untuk menentukan jadwal pleno pengumuman calon ketua dan wakil ketua definitif DPRD Pangandaran.
“Setelah pleno dilaksanakan, calon pimpinan ini akan diajukan ke tingkat provinsi melalui Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pangandaran untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK),” kata Heri, Senin 30 September 2024.
Heri menuturkan, proses ini penting untuk melantik pimpinan definitif DPRD Pangandaran periode 2024-2029 secara resmi. Saat ini, posisi Ketua DPRD Pangandaran dipegang sementara oleh Asep Noordin, sementara Wakil Ketua sementara dijabat oleh M Taufiq, keduanya adalah pejabat periode sebelumnya.
“Kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait calon pimpinan yang telah mendapatkan rekomendasi. Selama AKD DPRD belum terbentuk, Pangandaran tidak akan memiliki APBD Perubahan tahun 2024. Akan mengandalkan APBD murni untuk melaksanakan seluruh program dan kebijakan daerah,” tuturnya.
Pernyataan Heri ini diperkuat oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangandaran Hendar Suhendar.
Hendar menjelaskan, batas akhir penetapan APBD Perubahan adalah 30 September. Dengan waktu yang tersisa, penyusunan APBD Perubahan tidak mungkin selesai tepat waktu mengingat belum terbentuknya AKD dan pimpinan DPRD definitif yang menjadi syarat utama pengajuan APBD Perubahan.
“Tidak akan terkejar. Paling mengandalkan APBD murni,” sebutnya.
