BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Pemkab Pangandaran, Jawa Barat, telah menyiapkan bantuan dana sebesar Rp2.8 miliar.
Anggaran tersebut, untuk menekan laju inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, menyusul naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Sekda Pangandaran Kusdiana mengatakan, ada lima sasaran dalam penanganan dampak dari kenaikan BBM.
Yakni, bantuan terhadap nelayan, ojek, pelaku usaha mikro, subsidi tarif angkutan dan program padat karya.
“Dana sebesar Rp2.8 miliar itu akan disalurkan kepada masyarakat sebanyak 36.000 jiwa.”
“Satu keluarga paling dapat Rp75.000, kalau dizup ke angka Rp150.000 paling yang kebagian hanya 19.000 jiwa,” kata Kusdiana, Senin 19 September 2022.
Kusdiana menuturkan, penyaluran diperuntukan bagi masyarakat yang belum menerima bantuan sama sekali, baik dari APBD maupun APBN.
Artinya, bantuan kepada masyarakat ini harus teratur dan jelas.
“Untuk nelayan semuanya akan dicover oleh Pemprov. Kalau masih ada yang belum tercover, kemungkinan akan dicover lagi oleh Pemprov. Jadi semuanya bisa dapat,” tuturnya.
Kusdiana menyebutkan, bantuan itu secepatnya akan disalurkan.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan persiapan administrasi dan menunggu daftar penyaluran bantuan perlindungan sosial (Perlinsos) dari pemerintah pusat.
“Supaya tidak terjadi duplikasi atau pemberian bantuan kepada orang yang sama.”
“Kami nunggu Juklak dan Juknis dulu, baru disalurkan. Yang pasti tahun ini tersalurkan,” sebutnya.
Sebelumnya, Pemkab Pangandaran sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk penanganan inflasi akibat kenaikan harga BBM.
“Beberapa hari lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan Pertamina, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, membahas terkait kenaikan BBM,” ujarnya.
Bantuan untuk Nelayan Dikover Pemprov Jabar
Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Pangandaran Dedi Surachman mengatakan, bantuan bagi para nelayan akan dikover oleh Pemprov Jawa Barat.
“Awalnya nelayan akan dikover dari Rp2.8 miliar itu, tapi beberapa hari lalu Pemprov meminta data nelayan untuk bantuan ini.”
“Kami sudah kirimkan data nelayan yang punya kartu kusuka,” kata Dedi.
Dedi menerangkan, sebanyak 3.442 nelayan pemegang kartu itu akan diverifikasi kembali oleh Pemprov Jawa Barat.
Sebelumnya, pihaknya pun sempat melakukan verifikasi, dari jumlah total tersebut hanya 1.845 nelayan yang layak mendapat bantuan.
“Jadi nelayan yang sudah dapat bantuan sosial seperti PKH dan sejenisnya, tidak akan mendapat bantuan langsung itu.”
“Bantuan yang diberikan nanti sebesar Rp150.000 per bulan dalam jangka waktu 4 bulan. Jadi totalnya Rp600.000,” terangnya.
