BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menanggapi kritik terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Wakil Ketua DPRD Pangandaran M Taufiq mengatakan, dirinya telah mendorong setiap komisi untuk mengadakan rapat kerja dengan mitra di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran.
Menurutnya, dengan melaksanakan rapat kerja, mereka akan lebih siap saat berhadapan dengan BPK RI setelah masa tenggang 60 hari berakhir.
“Hasil rapat kerja tersebut akan digunakan sebagai bahan saat menghadap BPK RI dan dikombinasikan dengan laporan dari BPK,” kata Taufiq, Kamis 27 Juni 2024.
Taufiq menekankan, tugas dan fungsi DPRD saat ini adalah mengawasi, bukan melakukan investigasi langsung ke lapangan terhadap temuan yang muncul di LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Pangandaran 2023.
Namun, dirinya mengakui bahwa beberapa komisi di DPRD belum memulai rapat kerja mereka. Dan menyatakan keprihatinannya terhadap kurangnya aktivitas ini.
“Sekarang untuk rapat kerjanya saja belum dimulai-mulai, gak tahu itu komisinya malah tiarap. Komisi di DPRD seharusnya lebih aktif dalam mengawasi penyelesaian LHP BPK oleh Pemkab Pangandaran,” ujarnya.
Taufiq menyebutkan, tanpa aktivitas pengawasan yang memadai, DPRD tidak dapat mengetahui sejauh mana Pemkab menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Hingga saat ini, rapat paripurna untuk penyampaian rekomendasi DPRD kepada Pemkab Pangandaran atas LHP BPK RI belum dilaksanakan, dan belum ada penjadwalan lebih lanjut.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Taufiq mengaku telah mendorong setiap komisi untuk melakukan rapat kerja. Meskipun beberapa komisi menyatakan bahwa mereka telah memiliki panitia khusus.
“Kami mengingatkan bahwa pengawasan terhadap LHP BPK RI tidak boleh tercampur dengan urusan politik. Dan kalau ada rapat kerja di komisi, seharusnya tidak dibawa ke ranah politik,” sebutnya.
