BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran Asep Noordin menegaskan, segala kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, dalam kondisi apapun rakyat tetap harus menjadi prioritas oleh negara.
Karena jika rakyat maju, negara juga akan maju. APBN dan APBD pun harus berpihak kepada rakyat.
“Jadi di usia Indonesia yang memasuki ke-77 tahun ini, harus menjadi momentum untuk kebangkitan rakyat di daerah. Khususnya, Kabupaten Pangandaran,” kata Asep, Senin 29 Agustus 2022.
Asep menuturkan, kerakyatan harus menjadi prioritas pemerintah dalam menentukan arah kebijakan serta penggunaan anggaran.
“Beberapa waktu lalu DPRD dan Pemkab Pangandaran sudah membahas KUA PPAS murni 2023 dan perubahan 2022,” tuturnya.
Dalam pembahasan tersebut, kata Asep, ditekankan harus memihak kepada kepentingan rakyat.
Maka dari itu, perlu ada langkah-langkah inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Baru-baru ini Pemkab sudah membuat sebuah program yang inovatif terkait pelayanan masyarakat. Nanti ada Mall pelayanan khusus,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga mendukung program yang kaitannya dengan desa. Seperti TPAPD, Siltap dan lainnya untuk menjadi prioritas.
“DPRD tentu akan mendorong seluruh program Pemkab Pangandaran yang dianggap sudah baik untuk terus dilanjutkan,” ujarnya.
Asep menambahkan, kondisi ekonomi dan keamanan yang tidak baik untuk saat ini akan berimbas pula kepada Pemkab.
“Maka harus dilakukan langkah antisipasi dari sekarang. Baik dari keamanan, ekonomi seperti kekurangan pangan, migas dan lainnya,” kata Asep.
