Ketua DPRD: Akhiri Aksi yang Menghambat Jalannya Roda Pemerintahan Pangandaran

pemerintahan pangandaran
Aksi damai Masyarakat Peduli Lingkungan Pangandaran yang menolak penangkapan baby lobster di perairan Pangandaran di Objek Wisata Pantai Batu Hiu.

BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menyayangkan oknum-oknum masyarakat di daerahnya yang melakukan aksi menghambat jalannya roda pemerintahan di daerah bungsu Jawa Barat ini.

“Hari ini kita akhiri aksi-aksi yang tidak mendukung lajunya roda pemerintah Kabupaten Pangandaran,” ungkapnya saat menghadiri pernyataan sikap Masyarakat Peduli Lingkungan Pangandaran di Batu Hiu, Rabu (18/5/2022).

Asep menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran di bawah kepemimpinan Jeje Wiradinata sudah sangat luar biasa. Dua tahun dihantam pandemi yang menyebabkan ekonomi di Pangandaran tidak stabil.

Namun dengan kegigihannya, bisa menghadirkan hampir satu juta wisatawan ke Pangandaran selama libur lebaran tahun 2022. Hal tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Pangandaran.

Baca juga:  Pantai Madasari Harus Diambil Alih Pemkab Pangandaran

“Laut Pangandaran dianugerahkan Allah SWT yang begitu kaya akan ekosistem. Hanya ada dua laut di Indonesia ini di mana lobster bisa berkembang dengan baik. Yakni Pangandaran dan Lombok,” tuturnya.

Namun demikian, apabila masyarakat Pangandaran tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka kehancuran tidak akan lama lagi.

“Baby lobster menjadi sebuah mata rantai dalam siklus kehidupan biota laut. Benih lobster itu berada di mata rantai kedua setelah plankton. Ini perlu kita pahami semua,” ujarnya.

Asep menyebutkan, hal lain yang tidak dapat ditemukan di daerah lain, di Pangandaran di mana ada pariwisata di sana juga ada nelayan. Pangandaran sendiri memiliki 10 rukun nelayan dan di situ pula ada 10 destinasi wisata.

Baca juga:  Defisit Anggaran, Ketua Dewan Pangandaran Sebut Banyak Program dan Kegiatan Tak Jadi Prioritas

“Dua komoditi ini yang perlu kita pahami bersama, dua komoditi ini merupakan kekuatan Pangandaran. Maka kolaborasi pariwisata dan kelautan tidak bisa dipisahkan di Pangandaran ini,” sebutnya.

Asep menegaskan, DPRD Pangandaran mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan Bupati Pangandaran terkait dengan penangkapan baby lobster secara ilegal.

“Kita harus dalam satu tarikan napas kebersamaan, membangun Pangandaran ke depan, mewujudkan Pangandaran juara. Sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran,” tegasnya.

Editor: R002