Komisi II DPRD Pangandaran Sayangkan Insiden Perahu Wisata yang Menewaskan Bocah asal Bandung

Suasana di Pantai Barat Pangandaran. dede/ruber.id

BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menyayangkan insiden perahu wisata yang menewaskan bocah asal Bandung pada Minggu 2 Juli 2023.

Anggota Komisi II DPRD Pangandaran Ade Ruminah mengatakan, pihaknya menyayangkan insiden perahu wisata yang merenggut nyawa pengunjung. Padahal zonasi untuk pergerakan jasa tersebut sudah ada.

“Sebenarnya zonasi itu sudah ada, antara perahu dan wisatawan, hanya tinggal penertibannya saja. Maka pengawasan dan penertiban harus dilakukan. Kan ada petugas pantai,” kata Ade, Selasa 4 Juli 2023.

Ade Ruminah menuturkan, perahu wisata tersebut kadang menyampur dengan wisatawan, sehingga rentan terjadi kecelakaan laut. Jika perahu nelayan, memang sudah tidak ada pantai barat.

Baca juga:  Tiga Jabatan Kadis Kosong, Pemkab Pangandaran Lakukan Open Bidding

“Kami akan melakukan rapat kerja dan mencoba mengumpulkan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata. Kejadian kecelakaan laut ini jangan sampai terulang lagi. Nanti bisa berimbas terhadap kunjungan dan wisatawan merasa tidak nyaman,” tuturnya.

Padahal, kata Ade, target wisata di Pangandaran ini harus sudah zero accident (kecelakaan). Termasuk soal rambu-rambu di zona larangan berenang. Dan itu pun harus dievaluasi, agar tidak terjadi lagi wisatawan yang terseret arus.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Perahu Wisata Pangandaran Miswan menyampaikan, bahwa pihaknya membenarkan soal sudah adanya zonasi tersebut. Namun saat itu, wisatawan sedang membludak dan bercampur dengan zona perahu.

“Zonasi ini memang perlu dilakukan, agar wisatawan dan perahu pesiar tidak bercampur lagi. Jadi dari pos lifeguard ke Cagar Alam itu zonasi perahu dan dari pos lifeguard ke Hotel Sandaan itu untuk bercampur,” kata Miswan.

Baca juga:  100+ Rekomendasi Nama kontak Pacar Cowok Romantis Anti Mainstream

Pelaku jasa perahu wisata, kata Miswan, siap diatur dan dibina, karena pekerjaan mereka memang berisiko. Pihaknya menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah, namun jangan sampai merugikan pelaku usaha wisata.