BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk memperhatikan tenaga honorer.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, urusan dengan masyarakat, tidak hanya soal perangkat desa, bukan hanya bagi hasil, urusan kader KB, urusan dengan honorer pun harus diperhatikan.
“Honorer ini sangat menentukan kesuksesan Government (pemerintahan, red). Kami menilai honorer punya potensi besar untuk membangun Pangandaran,” kata Asep.
Asep menuturkan, honorer bagi Kabupaten Pangandaran ini masih sangat dibutuhkan. Karena di daerahnya masih kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), lantaran setiap tahunnya ada yang pensiun.
“Ya syukur-syukur sekarang sudah ada yang diarahkan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Nah untuk yang belum ini harus diperhatikan,” tuturnya.
Asep menyebutkan, DPRD Pangandaran menyarankan kepada Pemkab pada tahun 2023 ini jangan terlalu banyak melakukan pembangunan, agar gaji para honorer bisa teratasi.
“Terutama yang menggunakan APBD, lebih baik didorong untuk berkomunikasi dengan pusat dan provinsi,” sebutnya.
Di sisi lain, pihaknya memuji Pemkab Pangandaran yang melakukan akselerasi pembangunan. Namun, memang harus melakukan perencanaan yang baik pula.
“Kami berharap, Pemkab Pangandaran juga mencari solusi untuk para honorer di Pangandaran yang katanya akan dihapus itu. Karena peran mereka sangat penting,” ucapnya.
Anggota Dewan Pangandaran Tak Terima Dana Aspirasi
Selama ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tidak menerima dana aspirasi. Namun ternyata, mereka sangat berharap adanya dana aspirasi atau dana pokok pikiran (pokir).
Anggota dewan dari Fraksi Persatuan Wowo Kustiwa mengatakan, dari awal tidak ada pokir di DPRD Pangandaran. Padahal sangat penting sekali. Sebagai jabatan politis, pokir sangat dibutuhkan oleh anggota dewan untuk menampung aspirasi masyarakat.
“Tentunya untuk merealisasikan aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan dan lain-lain. Setiap kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) atau melaksanakan reses, pokir ini sangat diperlukan,” kata Wowo.
Wowo menyebutkan, tak sedikit masyarakat yang meminta fasilitas untuk umum jika sedang melakukan reses. Kendati demikian, pihaknya menyampaikan langsung aspirasi warga kepada eksekutif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pangandaran Muhamad Taufiq mengatakan, sudah sekitar 3 tahunan tidak ada dana aspirasi di DPRD Pangandaran.
“Iya memang tidak ada, terakhir ada itu di awal-awal pemerintahan Pak Jeje. Dana aspirasi ini sangat penting, karena setiap dewan memiliki konstituen. Kan punya daerah binaan,” kata Taufiq.
Pihaknya berharap, dana aspirasi tersebut bisa ada kembali demi masyarakat Pangandaran. Terlebih, seluruh anggota dewan pun berharap dana aspirasi tersebut bisa dirasakan kembali oleh masyarakat.
