BERITA PANGANDARAN, ruber.id – Komposisi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, berubah.
Diketahui anggaran DBHCHT untuk Kabupaten Pangandaran senilai Rp4.913.493.000 dan telah dirancang untuk tiga kegiatan.
Rancangan sebelumnya, DBHCHT dialokasikan untuk penegakan hukum di bagian ekonomi, kesehatan di Dinas Kesehatan dan untuk kesejahteraan masyarakat di Dinas Pertanian.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK 07/2020 mengamanatkan, untuk penegakan hukum dialokasikan senilai 25%. Untuk kesehatan 25% dan untuk kesejahteraan rakyat 50%.
Sebelumnya, penegakan hukum mendapat alokasi Rp1.228.373.250, sedangkan kesehatan Rp1.228.373.250 dan kesejahteraan rakyat Rp2.456.746.500.
Untuk DBHCHT tahun 2022 bakal dialokasikan berbeda persentasenya dan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pangandaran Dedih Rakhmat mengatakan, pihaknya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 10% dari total DBHCHT.
“Komposisi anggaran DBHCHT mendatang 50% untuk bidang kesehatan, 40% untuk kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan di Bidang Industri,” kata Dedih, Jumat (17/6/2022).
Dedih menyebutkan, penegakan hukum di Satpol PP sekitar Rp500 juta yang akan dialokasikan untuk pengumpulan data, sosialisasi, sarana dan prasarana penunjang hingga penindakan.
“Pelaksanaan akan bekerjasama dengan pihak Bea Cukai Tasikmalaya dan menyasar 10 kecamatan,” sebutnya.
Langkah penegakan hukum di antaranya melakukan pengumpulan informasi terkait peredaran rokok yang tidak memiliki cukai.
Setelah mengumpulkan informasi, kemudian menggelar operasi pasar bersama Dinas Perdagangan serta melibatkan unsur TNI/Polri dan kecamatan.
Penulis/Editor: SMF/R002
