Respons BKPSDM Pangandaran Soal Guru ASN Ngaku Kena Pungli

foto: Ilustrasi pungli.

BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Seorang guru ASN di salah satu SMP di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mengaku kena pungutan liar atau pungli saat mengikuti Pelatihan Dasar atau Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS.

Guru ASN di SMPN 2 Pangandaran itu kemudian membagikan pengalamannya melalui media sosial. Dia curhat jika ditagih uang transport Latsar sebesar Rp350.000. Para netizen lalu memberi ragam komentar terkait peristiwa itu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran Dani Hamdani membantah adanya pungli tersebut. Karena uang transport itu merupakan inisiatif dari peserta Latsar.

“Jadi bukan pungli sebetulnya. Anggaran kita saat itu untuk Covid-19, tahu-tahu ada klasikal itu seminggu sebelumnya. Ahkirnya mereka semua para peserta runding, bahwa itu ditanggung oleh masing-masing, transport dan yang lainnya. Namun mereka peserta Latsar tidak melibatkan BKPSDM,” kata Dani, Rabu 10 Mei 2023.

Baca juga:  Tambang Galian C Ilegal di Pangandaran Masih Bandel Beroperasi Pasca Sosialisasi Perizinan

Dani menuturkan, anggota Latsar saat itu berjumlah 500-an ASN yang berasal dari dua angkatan. Bahkan sejak awal sudah dijelaskan bukan pihak BKPSDM yang menariknya.

Kendati demikian, kata Dani, soal bayaran transport Latsar ke Bandung sudah disepakati seluruh anggota Latsar.

“Jadi itu kesepakatan mereka, bukan kesepakatan kami. Kami bahkan tidak terlibat,” ucapnya.

Dani menambahkan, BKSDM sudah menjelaskan secara daring bahwa Pemkab tidak ada anggaran untuk transport. Dan di antara peserta sudah sepakat seangkatan akan ada patungan.

“Pemkab hanya menanggung biaya PNBP ke Pusdikmin sebesar Rp5 juta per orang. Nah saat itu mereka pun dapat itu, ada dapat Rp5 juta setiap anggota Latsar dan langsung disetor ke Pusdikmin ke kas negara.”

Baca juga:  Wajib Tahu! Begini Tata Tertib Ruangan Rawat Inap di RSUD Pandega Pangandaran

“Jadi hanya biaya transport saja yang tidak ditanggung. Biasanya memang ada, tapi karena saat itu tidak ada anggaran karena anggaran untuk penanganan Covid-19,” tambahnya.