BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pangandaran Asep Noordin meminta kepada masyarakat untuk tidak mempolitisasi persoalan defisit anggaran yang terjadi di daerah.
Diketahui, belakangan ini persoalan rencana pinjaman Pemkab Pangandaran sebesar Rp350 miliar kepada pihak ketiga menjadi perbincangan dan isu hangat di kalangan masyarakat umum.
Asep mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Pemkab dalam rangka pemulihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk stabilitas keuangan daerah dengan cara mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga.
“DPRD Pangandaran dan Pemkab sepakat untuk melakukan pinjaman jangka panjang dengan pola portofolio,” kata Asep di hadapan ribuan massa aksi pendukung rencana pinjaman daerah, Rabu 13 Desember 2023.
Menurutnya, keputusan itu merupakan konsistensi hasil paripurna 28 November 2023 tentang APBD tahun anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda). DPRD akan berperan aktif dan mendorong pengajuan pinjaman jangka panjang tersebut.
Asep menuturkan, kondisi defisit tak hanya menimpa Kabupaten Pangandaran saja. Bahkan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk Pangandaran sedang mengalami hal yang sama.
“Kami berharap persoalan defisit anggaran di Kabupaten Pangandaran jangan dipolitisasi. Karena kalau dipolitisasi akan muncul kebencian dan saling menyalahkan,” tuturnya.
Asep menambahkan, pinjaman tersebut akan digunakan untuk penyehatan keuangan daerah dan aktivasi program unggulan di tahun 2024. Apabila ada masyarakat yang kurang puas dan tidak setuju, itu merupakan hal yang biasa dan demokrasi.
“Kami akan bersinergi mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan pemulihan APBD 2024. Saya meyakini Pemkab Pangandaran dengan DPRD sudah menyusun pola yang terbaik,” tambahnya.
Ribuan Massa Aksi Pertanyakan Isu DPRD Pangandaran Tolak Pinjaman Daerah
Ribuan massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran mendatangi Gedung DPRD Pangandaran.
Perwakilan massa aksi melakukan audiensi dengan para pimpinan anggota DPRD Pangandaran. Mereka mempertanyakan soal adanya isu yang menyebutkan bahwa DPRD Pangandaran menolak pinjaman daerah sebesar Rp350 miliar.
Koordinator Aksi Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran Rohimat Resdiana mengatakan, kedatangannya hanya untuk mengklarifikasi adanya isu tersebut.
“Kami sudah mendapatkan jawabannya, ternyata itu tidak benar. DPRD hanya menerima dan membacakan aspirasi atau tuntutan dari masyarakat,” kata Rohimat.
Selain itu, pihaknya menyampaikan beberapa pernyataan, di antaranya massa aksi mendukung Pemkab Pangandaran dalam pemulihan APBD. Lalu, meyakini rapat paripurna pada 28 November lalu itu sah dan memikat.
Kemudian, mendukung sepenuhnya pinjaman sebesar Rp350 miliar dan Pemkab reaktivitas program unggulan di tahun 2024.
“Soal portofolio pinjaman Pemkab Pangandaran senilai Rp350 miliar, tidak boleh dipolitisasi. Yang nantinya malah muncul kebencian,” ujarnya.
Asep Noordin Tepis Isu DPRD Tolak Pinjaman Daerah
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pihaknya hanya menerima aspirasi dari masyarakat terkait dengan penolakan pinjaman daerah kepada pihak ketiga.
“Itu yang salah faham, kemarin itu kita hanya menerima surat. DPRD wajib menampung aspirasi siapa pun dan untuk menindaklanjuti sesuai undang-undang,” kata Asep.
Video mengenai pernyataan Ketua DPRD Pangandaran itu pun tersebar. Dengan narasinya bahwa DPRD setuju dengan penolakan itu.
“Kan di situ juga ada perkataan saya, bahwa aspirasi ini saya terima dan akan ditindaklanjuti. Terlepas apakah isu penolakan itu dipolitisasi atau tidak, saya hanya berharap jangan sampai menimbulkan kebencian antar warga Pangandaran,” ucapnya.
