Bupati Jeje Angkat Bicara Soal Defisit yang Dialami Pemkab Pangandaran

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. dede/ruber.id

BERITA PANGANDARAN.ruber.id – Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata angkat bicara soal defisit yang dialami Pemkab Pangandaran. Pihaknya pun dihadapkan dengan dua pilihan untuk mengatasi hal itu.

Jeje mengatakan, pemerintah daerah hanya memiliki dua pilihan. Hanya menggunakan uang seadanya dengan risiko visi misi yang ada dalam RPJMD tidak tercapai, atau mengambil langkah-langkah agar program bisa tercapai.

“Pemkab akhirnya memilih opsi kedua, yakni mengajukan pinjaman ke bank. Ya seperti orang bijak, pilihlah yang paling menguntungkan masyarakat,” kata Jeje, Senin 11 September 2023.

Jeje menuturkan, dengan rencana tenor pinjaman yang cukup panjang, tidak pasti akan membebani APBD tahun-tahun berikutnya. Dan juga tidak akan membebani bupati selanjutnya.

Baca juga:  Pintu Masuk di Objek Wisata Pantai Madasari Diperketat

Sebelumnya, Kabupaten Pangandaran juga sempat melakukan pinjaman ke bank, namun dengan tenor jangka pendek. Jika jangka panjang tidak akan membuat pengap.

“Untuk menutupi cicilan dalam jangka waktu 10 tahun tidak akan berat. Dengan pendapatan dari pintu tol gate juga selesai, kemudian dari kebersihan dan parkir,” tuturnya.

“Kami yakin tahun 2024 keuangan di Kabupaten Pangandaran segera pulih. Insya Allah akan berjalan normal lagi,” ucapnya.

Pemkab Pangandaran Alami Defisit Hingga Rp351 Miliar

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Pangandaran M Taufiq menyebutkan, Kabupaten Pangandaran mengalami defisit anggaran hingga Rp351 miliar. Pemkab Pangandaran pun berencana mengajukan pinjaman ke bank.

“Makanya kita pinjam ke bank untuk jangka panjang. Jangka waktu atau tenor pinjaman sekitar 10 tahun. Iya memang cukup panjang untuk pinjamannya ini,” kata Taufiq kepada wartawan di Gedung DPRD Pangandaran belum lama ini.

Baca juga:  Antisipasi Penyebaran LSD, Dinas Pertanian Pangandaran Ajukan Seribu Dosis Vaksin untuk Sapi

Saat ini, kata Taufiq, untuk rencana peminjaman jangka panjang sedang dikoordinasikan dengan pusat. Karena harus ada persetujuan ke Bappenas, Kementerian Keuangan dan Mendagri.

“Katanya pemerintah sudah berkoordinasi, katanya disetujui. Kalau penyebab defisit anggarannya dikarenakan dampak Covid-19 lalu. Jelas awal mulanya dari Covid-19, sehingga keuangan terganggu,” sebutnya.